TUGAS POKOK & FUNGSI

BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok : Bagian Hukum mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta memberikan bantuan hukum.
 
1) Bagian Hukum membawahi  Subbagian yang terdiri dari :
  • 1. Subbagian Perundang-Undangan.
  • 2. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  • 3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
    2) Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
  • a. pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
  • b. penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan dan rancangan peraturan daerah;
  • c. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi produk hukum dan dokumentasi hukum;
  • d. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  • e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas;
  • f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
    3) Uraian tugas Bagian Hukum, sebagai berikut :
  • a. menyusun konsep program kerja bagian hukum sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  • b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  • c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  • d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan, menelaah dan mengevaluasi produk hukum;
  • e. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum;
  • f. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan perlindungan hak asasi manusia;
  • g. melaksanakan pendokumentasian dan publikasi produk hukum;
  • h. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  • i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  • k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan

    SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

    Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan pelaporan bidang perumusan rancangan produk hukum, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.
     
    Uraian tugas Sub Bagian Perundang-Undangan, sebagai berikut :
  • a. menyusun konsep program kerja sub bagian perundang-undangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  • b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  • c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  • d. melakukan kegiatan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanan teknis pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  • e. melakukan kegiatan mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data produk hukum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan.
  • f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan.
  • g. melakukan penyiapan rancangan peraturan daerah dan meneliti serta mengoreksi peraturan bupati, keputusan bupati, instruksi bupati dan keputusan bersama bupati.
  • h. melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam penyusunan produk hukum, melakukan pencatatan termasuk statistik dan kartotik di bidang peraturan perundang-undangan.
  • i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  • j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  • l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

    SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM HAK AZASI MANUSIA

    Sub bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan pelaporan di bidang pemberian fasilitasi bantuan hukum dan perlindungan hak azasi manusia.
     
    Uraian tugas Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, sebagai berikut :
  • a. menyusun konsep program kerja sub bagian bantuan hukum dan hak azazi manuasia sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  • b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  • c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  • d. melakukan kegiatan untuk menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan hak azasi manusia;
  • e. melakukan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan bantuan hukum dan hak azasi manusia;
  • f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum dan hak azasi manusia;
  • g. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum serta menyiapkan bahan penyelesaiannya;
  • h. melakukan kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana/ perdata (PTUN);
  • i. melakukan penyiapan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana/perdata/pertanahan;
  • j. melakukan kegiatan untuk mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dengan mempelajari surat gugatan yang di tujukan kepada pemda dan pegawai dalam lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara dalam kedinasan;
  • k. melakukan pemberian fasilitasi bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
  • l. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah;
  • m. melakukan penyiapan konsep surat kuasa mewakili pemerintah daerah atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah dalam menyelesaikan perkara;
  • n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  • o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  • q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

    SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

    Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan pelaporan di bidang pendokumentasian hukum dan mempublikasikan produk-produk hukum, menerbitkan lembaran daerah serta mengatur penyebaran dokumentasi hukum.
    Uraian tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, sebagai berikut :
  • a. menyusun konsep program kerja sub bagian dokumentasi dan informasi sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  • b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  • c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  • d. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam kegiatan dokumentasi hukum ;
  • e. melakukan pencatatan termasuk statistik dan kartotik di bidang peraturan perundang-undangan;
  • f. melakukan penyimpanan, pemeliharaan bahan-bahan dokumentasi hukum;
  • g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  • h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembuatan dan pendistribusian lembaran-lembaran daerah;
  • i. melakukan kegiatan untuk mengumpulkan/menghimpun dan memperbanyak produk-produk hukum yang berhubungan dengan pemerintah daerah;
  • j. melakukan penyiapan produk-produk hukum untuk dipublikasikan;
  • k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyebaran peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah daerah;
  • l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  • m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  • n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  • o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

    kegiatan Terbaru Kami

    Stbd pansus penyusunan perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kantor lingkungan hidup bandung .

    Seminar dan rapat kordinasi DPRD Provinsi jawa Tengah, menggagas Raperda ttg Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)...Hutan di Pulau Jawa harus tetap dipertahankan sebagai penyangga kehidupan pulau jawa, dikelola dengan sistem sinergi antara Pemerintah,Masyarakat Desa Hutan dan stakeholder sesuai karakteristik wikayah guna mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat SDH secara lestari,optimal dan proporsional.

    Indeks Berita